Diskusi Media dan Launching Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Jpeg

ArdhanaryInstitute– Pada tanggal 25 November 2015, Forum Pengada Layanan (FPL) wilayah DKI Jakarta, bekerja sama dengan sejumlah organisasi yang bekerja untuk isu perempuan dan anak perempuan, menyelenggarakan diskusi media mengenai Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (K16HAKtP). Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 12.00 WIB hingga sekitar pukul 15.15 WIB dan bertempat di ruang rapat lantai 1, kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Diskusi ini diselenggarakan sebagai kegiatan pembuka, sekaligus launching rangkaian kegiatan K16HAKtP yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga anggota Forum Pengada Layanan wilayah DKI Jakarta pada tahun 2015 ini. Ada tujuh orang yang bertindak sebagai pembicara dalam kegiatan ini, yaitu Veni Siregar (LBH APIK Jakarta), Gisella Tani Pratiwi (Yayasan Pulih), Ermelina Singereta (ECPAT Indonesia), Lathiefah Widuri Retyaningtyas (Jaringan Muda Melawan Kekerasan Seksual), Linda Wati (HWDI), Revita Alfi (HWDI), dan Ardina Rasti (artis, penyintas kekerasan terhadap perempuan). Adapun peserta lainnya berjumlah lebih dari 20 orang yang berasal dari perwakilan berbagai media cetak dan elektronik, antara lain Kompas, Republika, Okezone.com, BBC Indonesia, Insert Pagi, dan NET. TV.

Dikusi dimulai dengan presentasi pengantar mengenai apa itu K16HAKtP serta rencana penyelenggaraan K16HAKtP 2015 yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga anggota FPL wilayah DKI Jakarta sepanjang periode 25 November 2015 hingga 10 Desember 2015. Dalam presentasi ini juga disebutkan bahwa tema yang diusung FPL dalam K16HAKtP 2015 adalah, “Mendorong Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual.” Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing narasumber serta tanya jawab.

“Ketika kita memahami kekerasan terhadap perempuan, ada berbagai macam kondisi khusus yang juga perlu kita perhatikan.Seperti: teman-teman yang memiliki orientasi seksual yang beragam, ataukah dia perempuan positif, ataukah perempuan-perempuan dengan disabilitas.Itu akan menambah kerentanan perempuan ini untuk mendapatkan kekerasan seksual ataupun kekerasan-kekerasan dalam bentuk yang lain,” ucap Gisella Tani Pratiwi di akhir pemaparannya. Sejalan dengan itu, Veni Siregar mengungkapkan bahwa korban kekerasan seksual masih kerap disalahkan, entah karena pakaiannya, entah karena orientasi seksualnya yang berbeda, ataupun karena hal lainnya, sehingga proses hukum yang berjalan sering kali tidak memenuhi hak korban atas keadilan dan pemulihan. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah aturan negara yang bisa memenuhi hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan ketidakberulangan. (DT)