Prinsip-Prinsip Yogyakarta

Yogyakarta-PrinciplesApa yang Dimaksud Dengan Prinsip-Prinsip Yogyakarta?

Prinsip-Prinsip Yogyakarta adalah suatu tatanan prinsip-prinsip dalam penerapan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip-Prinsip ini menegaskan standar hukum internasional yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua negara. Prinsip-Prinsip ini menjanjikan bentuk masa depan yang berbeda, dimana semua orang dilahirkan dengan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak serta dapat memenuhi hak berharga tersebut yang mereka bawa sejak mereka dilahirkan.

Mengapa Prinsip-Prinsip Ini Diperlukan?

Pelanggaran HAM yang mengarah pada seseorang, dikarenakan oleh persepsi/ pandangan atau kenyataan orientasi seksual mereka telah membentuk akar kekhawatiran serius dalam pola global. Bentuk pelanggaran mencakup eksekusi diluar hukum, penyiksaan dan perlakuan buruk, penyerangan seksual dan pemerkosaan, pelanggaran privasi, penahanan sewenang-wenang, penolakan dalam kesempatan bekerja dan mendapatkan pendidikan serta diskriminasi dalam hal mempergunakan hak asasi mereka.

Mekanisme HAM PBB telah menegaskan kewajiban negara dalam memastikan tersedianya perlindungan dari diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual atau identitas gender bagi setiap orang. Sayangnya, respon internasional telah ter-fragmentasi dan tidak konsisten sehingga muncul kebutuhan akan pemahaman yang komprehensif mengenai Undang-Undang HAM dan aplikasinya terkait dengan isu-isu mengenai orientasi seksual dan identitas gender. Inilah yang dilakukan oleh Prinsip-Prinsip Yogyakarta.

Bagaimana Asal Muasal Prinsip-Prinsip Tersebut?

Prinsip-Prinsip ini disusun dan secara sepakat diadopsi oleh sekelompok ahli HAM, dari berbagai wilayah dan latar belakang, termasuk hakim, akademisi, mantan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Prosedur Khusus PBB, anggota lembaga perjanjian, LSM dan lain-lain. Pembuat laporan dalam proses tersebut, Profesor Michael O’Flaherty, telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembuatan draf dan revisi Prinsip-Prinsip Yogyakarta.

Satu acara kunci dalam penyusunan Prinsip-Prinsip tersebut adalah seminar internasional yang dihadiri berbagai ahli hukum tersebut yang di selenggarakan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 6 sampai 9 November 2006. Seminar tersebut menjelaskan dasar, cakupan dan pengimplementasian kewajiban HAM Negara terkait dengan isu orientasi seksual dan identitas gender dibawah perjanjian dan Undang-Undang HAM.

Apa Saja yang Dicakup dalam Prinsip-Prinsip Itu?

Prinsip-Prinsip Yogyakarta menyikapi besarnya kisaran standar HAM dan aplikasinya dalam isu orientasi seksual atau identitas gender.

Hal ini mencakup eksekusi diluar hukum, kekerasan dan penyiksaan, akses pada keadilan, privasi, non diskriminasi, hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, mendapatkan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, imigrasi dan isu pengungsian, partisipasi publik dan berbagai macam hak lainnya.

Bagaimana Hak-Hak Tersebut Dapat Diimplementasikan?

Prinsip-Prinsip Yogyakarta menegaskan kewajiban utama negara untuk mengimplementasikan HAM. Setiap Prinsip dilengkapi dengan rekomendasi terperinci bagi negara. Prinsip-Prinsip ini juga menekankan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan melindungi HAM. Karena itu disusun juga rekomendasi tambahan bagi sistem HAM PBB, lembaga HAM nasional, media, LSM dan lain-lain.

Prinsip-Prinsip Yogyakarta lengkap versi bahasa Indonesia yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Ardhanary Institute dapat anda download di www.ardhanaryinstitute.org atau http://www.ypinaction.org/files/01/36/Yogyakarta20Principles2020Bhs20Indonesia.pdf