Hearing Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan ke Ombudsman: PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK KEKERASAN BELUM OPTIMAL

ombusmand

ArdhanaryInstitute– Pada hari Rabu, 25 Mei 2016, Ombudsman Republik Indonesia, sebagai lembaga independen negara yang memiliki mandat untuk mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan negara, mengadakan kegiatan diskusi berjudul “Ombudsman Mendengar”. Kegiatan ini rencananya akan diselenggarakan secara berkala. Adapun topik kegiatan diskusi yang pertama ini adalah Permasalahan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak dalam Bingkai Pelayanan Publik. Selain perwakilan dari Ombudsman sendiri, kegiatan yang bertempat di kantor Ombudsman di Jakarta ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Komnas Perempuan. Adapun perwakilan OMS yang hadir, antara lain berasal dari CWGI, ECPAT, Sapa Indonesia, KePPaK Perempuan, LBH APIK Jakarta, MaPPI FH UI, Yayasan Pulih, dan Ardhanary Institute.

Kegiatan diskusi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan sambutan dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pemaparan dari perwakilan kementerian dan lembaga terkait pelayanan yang telah disediakan dan diberikan untuk perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Pemaparan tersebut umumnya berisi kebijakan apa saja yang telah dibuat, mulai dari undang-undang, peraturan menteri, hingga buku panduan dan standar operasional prosedur (SoP) di masing-masing lembaga dan divisi. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian tanggapan dari perwakilan OMS yang hadir. Dalam tanggapannya, perwakilan OMS mengemukakan masih kurang optimalnya layanan publik yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

“Reviktimisasi korban masih banyak terjadi. Dalam proses penanganan, korban sering kali dihadapkan dengan pelaku, ditanya berulang-ulang, dan dimintai dana untuk biaya perjalanan dan visum. Sensitivitas masyarakat dan penegak hukum juga belum optimal. Kami meneliti 290 putusan pengadilan. Dari jumlah itu, ada 5 putusan di mana jaksa penuntut umum dan hakim menggunakan riwayat seksual korban sebagai pertimbangan untuk membebaskan pelaku. Jadi, ada trend di mana, ketika korbannya masih perawan, pelaku mendapat hukuman yang lebih tinggi dibandingkan jika korban dianggap sudah tidak perawan (sebelum mendapatkan kekerasan seksual),” ungkap Choky, perwakilan MaPPI FH UI. “Untuk kasus anak, ada kecenderungan bahwa hakim dan jaksa menuntut hukuman yang lebih berat untuk pelaku yang menggunakan tipu daya untuk melakukan kekerasan seksual dibandingkan untuk pelaku yang menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan. Namun, sama, ancaman maksimal 15 tahun penjara hampir tidak pernah dipakai (untuk menuntut pelaku). Di sisi lain, bagaimana negara melindungi anak jika trend-nya sekarang adalah pelaku juga banyak yang anak, sedangkan ada wacana penambahan hukuman dengan hukuman kebiri dan hukuman mati?” lanjutnya. Terkait hal ini, perwakilan dari Yayasan Pulih mengemukakan bahwa, karena kebanyakan pelaku adalah anggota keluarga atau orang yang dekat, korban dikhawatirkan akan semakin enggan untu melaporkan kasusnya jika hukuman kebiri dan hukuman mati tersebut benar diberlakukan.

Perwakilan OMS yang lain juga menyorot berbagai permasalahan terkait proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Permasalahan tersebut, antara lain mengenai visum yang hanya bisa dilakukan dengan perintah kepolisian dan mahal biayanya, implementasi restitusi korban melalui LPSK yang masih sulit, adanya praktik-praktik budaya yang membuat kasus dimediasi dan korban kemudian dinikahkan dengan pelaku, sulitnya mengakses rumah aman yang disediakan pemerintah, serta posisi petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) diisi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak mengetahui tupoksinya. Semua perwakilan OMS juga mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Keluhan tersebut, antara lain mengenai sulitnya mengakses perintah perlindungan untuk menjauhkan pelaku dari korban, adanya kecenderungan aparat untuk menawarkan damai saja dalam penanganan kasus, tidak adanya petugas yang bisa menjadi interpreter untuk perempuan dengan disabilitas sehingga kesaksiannya diragukan, dan proses penyelesaian kasus yang berlarut-larut. Banyak pula kasus yang penanganannya terhenti karena diversifikasi dilakukan di kepolisian. Hal ini turut dilakukan untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan pelaku dewasa yang ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun. Padahal, secara hukum, hal ini tidak boleh dilakukan.

Terkait kekerasan seksual yang dialami LBT, perwakilan Ardhanary Institute mengingatkan kembali bahwa di dalam PPDGJ III, yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kemenkes, homoseksualitas sudah dianggap sebagai varian orientasi seksual biasa (bukan gangguan). Oleh sebab itu, Kemenkes diharapkan dapat mensosialisasikan hal ini ke kementerian dan lembaga yang lain. Ketidaktahuan mengenai hal ini berimplikasi dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual di mana korbannya adalah perempuan lesbian, utamanya untuk kasus-kasus curative rape (perkosaan untuk mengubah orientasi seksual). Ketidaktahuan ini juga memengaruhi pernyataan kementerian dan lembaga terkait LGBT beberapa bulan yang lalu. Salah satunya adalah pernyataan KPPPA yang menolak LGBT, termasuk di dalamnya perempuan lesbian.

Menanggapi hal ini, drg. Tritarayati, S.H., M.HKes, selaku staff ahli bidang hukum kesehatan dari Kemenkes menyatakan bahwa, “Itu nanti mungkin kelompok profesi yang harusnya tajam mensosialisasikannya.” Beliau kemudian melanjutkan dengan menyatakan bahwa benar, homoseksualitas telah dikeluarkan dari PPDGJ. Namun, beliau juga tetap menyatakan LGBT merupakan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang berpotensi menjadi gangguan jiwa.

Sementara itu, Prof. dr. Vennetia R.D., M.Sc, Ph.D, selaku deputi bidang perlindungan hak perempuan dari KPPPA, menyatakan bahwa, “Tentang LGBT, sebenarnya belum ada sikap yang jelas dari pemerintah. Sebenarnya, (yang ada) itu bagian dari komentar masing-masing. Itu mungkin pemikiran pribadi. Tapi, kalau saya pribadi, tentu saya melihatnya begini: kita tidak bisa mengubah orientasi seksual seseorang karena itu memang sudah dari sononya. Kalau ada tindakan-tindakan kejahatan, itu kita pisahkan dengan orientasi seksual.” Beliau kemudian melanjutkan dengan menyatakan bahwa kita tidak perlu mengubah orientasi seseorang sepanjang (LGBT) itu tidak menganggu. Namun, jika kemudian LGBT melakukan kampanye secara terbuka, secara besar-besaran, dan mengubah orientasi seksual yang hetero menjadi homoseksual, ini yang perlu dipikirkan bersama.

Kegiatan diskusi ini berlangsung hingga sekitar pukul 13.20 WIB. Di penghujung kegiatan, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia menyerahkan dokumen berisi saran untuk meningkatkan pemberian layanan publik yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga negara untuk perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Perwakilan Ombudsman juga menyatakan akan melakukan monitoring dan investigasi terhadap kementerian dan lembaga tersebut selama tiga bulan ke depan. Apabila saran yang diberikan tidak ditindaklanjuti, Ombudsman akan melanjutkan dengan pemberian rekomendasi dan pemanggilan. Tindakan-tindakan ini diharapkan dapat membawa perubahan sistemik dalam perbaikan pelayanan publik untuk perempuan dan anak korban kekerasan seksual. (*ditulis oleh DT)