ODMK: APA, SIAPA, DAN BAGAIMANA

Undang-Undang_Kesehatan_dan_Kesehatan_Jiwa

Pernahkah Sahabat AI mendengar istilah ODMK? Belum? ODMK adalah sebuah terminologi yang sudah “resmi” ada, setidaknya sejak Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Keswa) disahkan. Namun, istilah ini baru hangat diperbincangkan di tengah masyarakat pada triwulan pertama tahun 2016 saat ada sejumlah pihak yang mengaitkannya dengan isu LGBT yang saat itu juga tengah marak diperdebatkan. Jadi, apa, siapa, dan bagaimana sebenarnya ODMK itu? Yuk, kita bahas sama-sama.

Apa itu ODMK?

ODMK sebenarnya adalah sebuah singkatan untuk “Orang dengan Masalah Kejiwaan.” Walaupun sama-sama lahir dari UU Keswa, ODMK berbeda dengan ODGJ atau “Orang dengan Gangguan Jiwa.” Menurut Pasal 1 UU Keswa, definisi ODMK adalah: “…orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.”

Sementara itu, dalam pasal yang sama, definisi ODGJ adalah: “…orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”

Adapun tujuan awal disusunnya UU Keswa adalah untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi serta memberikan perlindungan dan penanganan yang tepat untuk setiap orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau memiliki risiko mengalami gangguan kejiwaan di Indonesia. Salah satu isu besar di balik penyusunan UU ini adalah banyaknya kasus pemasungan dan pelanggaran HAM lainnya dalam penanganan untuk orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Terkait dengan hal ini, terminologi ODMK dan ODGJ dimunculkan sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan stigma negatif yang selama ini dilekatkan kepada orang-orang tersebut.

Siapa saja yang bisa disebut ODMK?

Sesungguhnya, ini adalah pertanyaan yang cukup rumit untuk dijawab. Pertama-tama, kita harus memahami dulu bahwa ODMK dan ODGJ bukanlah diagnosis. ODMK dan ODGJ adalah terminologi yang digunakan di dalam hukum perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalam penentuan diagnosis, setiap psikolog ataupun psikiater harus tetap merujuk kepada panduan diagnosis yang diakui di Indonesia, yaitu Panduan Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ III) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

Kalau pertanyaannya adalah, “Siapa saja yang bisa disebut sebagai ODGJ?” jawabannya adalah setiap orang yang sudah mendapatkan diagnosis gangguan kejiwaan dari psikolog atau psikiater berdasarkan PPDGJ III tadi. Penegakan diagnosis itu sendiri tidak sembarangan karena harus dilakukan secara multitaksial dengan mempertimbangkan lima aksis, yaitu: (I) Gangguan Klinis dan Kondisi Lain yang Menjadi Fokus Perhatian Klinis; (II) Gangguan Kepribadian dan Retardasi Mental; (III) Kondisi Medik Umum; (IV) Masalah Psikososial dan Lingkungan; dan (V) Penilaian Fungsi secara Global. Jadi, kalau ada seseorang yang menurut kita bertingkah laku aneh tetapi belum diperiksa dan didiagnosis oleh psikolog atau psikiater, kita tidak bisa menyebutnya sebagai ODGJ (apalagi menyebutnya dengan istilah-istilah penuh stigma seperti “orang gila”).

Namun, jika pertanyaannya adalah, “Siapa saja yang bisa disebut ODMK?” jawaban sederhananya adalah setiap orang yang memiliki kerentanan untuk menjadi ODGJ. Dengan kata lain, ODMK adalah setiap orang yang rentan mengalami gangguan kejiwaan sesuai diagnosis yang ada di dalam PPDGJ III. Pertanyaannya kemudian adalah: siapakah orang-orang ini? Sebab, diagnosis yang ada di dalam PPDGJ III itu ada berpuluh-puluh klasifikasinya, mulai dari F00 yang termasuk ke dalam “Gangguan Mental Organik dan Simptomatik” sampai F99 yang merupakan “Gangguan Yang Tidak Tergolongkan”. Kalau mau menghitung rincian dari masing-masing klasifikasi tersebut, jumlahnya bahkan mencapai ratusan sebab satu klasifikasi bisa memiliki lebih dari satu sub-klasifikasi.

Kalau mengutip salah satu tulisan Nova Riyanti Yusuf, salah seorang inisiator UU Keswa, kelompok pertama yang terpikir harus dilindungi dalam kategori ODMK adalah penyintas bencana alam. Dalam tulisan yang lain, beliau turut menyebutkan penyandang disabilitas yang hidup di lingkungan yang tidak disability-friendly, buruh migran yang mendapat tekanan dari majikan, istri yang mendapatkan kekerasan emosional, remaja yang mendapatkan bullying, pekerja seks yang tidak nyaman dengan pekerjaannya, pelukis yang membutuhkan gejala psikopatologis untuk berkarya, serta penderita gangguan jiwa yang sudah remisi tetapi kembali hidup dalam masyarakat yang menstigma sebagai contoh-contoh lain dari ODMK. Sementara itu, di dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) mengategorikan homoseksual dan biseksual sebagai ODMK. Namun, apakah benar demikian? Apakah hanya itu saja kelompok yang dapat disebut sebagai ODMK?

Jika menengok kembali definisi ODMK dalam Pasal 1 UU Keswa, semua permasalahan yang disebutkan sebenarnya sejalan dengan aksis III dan aksis IV yang dipertimbangkan dalam diagnosis multitaksial. Adapun jika dijabarkan, masalah yang perlu dipertimbangkan dalam aksis IV meliputi masalah dengan keluarga, masalah yang berkaitan dengan lingkungan sosial, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah perumahan, masalah ekonomi, masalah akses ke pelayanan kesehatan, masalah yang berkaitan interaksi dengan hukum/kriminal, serta masalah psikososial/lingkungan lainnya. Setelah mengetahui hal ini, adakah di antara kita yang bisa mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah memiliki masalah-masalah tersebut?

Setiap orang tentu memiliki masalahnya masing-masing. Pada satu atau lain waktu, akan ada saat di mana kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi sedemikian berat dan sulit diatasi sehingga kita merasa tertekan (distress). Jika dibiarkan dan tidak ada penyelesaian, bisa jadi tekanan itu kemudian membuat kita mengalami gangguan kejiwaan. Jika demikian, bukankah kita bisa mengatakan bahwa setiap orang yang sedang berada dalam situasi seperti itu adalah ODMK? Jika bisa, berarti setiap orang yang sedang tidak mengalami tekanan seperti itu bukanlah ODMK? Jadi, homoseksual dan biseksual yang sudah bisa diterima dan tidak mendapatkan stigma ataupun diskriminasi dari keluarga dan orang-orang di lingkungan sekitarnya bisa dikatakan bukan ODMK, dong? Begitu bukan? 

Bagaimana Kemudian Terminologi ODMK Ini Digunakan?

Kalau mau setia kepada spirit awal perjuangan UU Keswa, kita seharusnya menggunakan terminologi ODMK sebagai salah satu jalan untuk menghapus stigma dan diskriminasi. Terminologi tersebut lahir dengan tujuan baik agar setiap orang bisa mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang tepat terkait dengan kesehatan jiwa, sesuai dengan aturan yang ada pada pasal-pasal lain di dalam UU Keswa tersebut. Sayangnya, saat singkatan ODMK mulai dikenal, tampak adanya kecenderungan untuk melekatkan terminologi tersebut hanya kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya kepada homoseksual dan biseksual. Jika hal ini tetap dilakukan, nantinya ODMK hanya akan menjadi sebuah label baru yang justru digunakan untuk melekatkan stigma. Jika benar demikian yang terjadi, bukankah ini berarti bahwa penggunaan terminologi ODMK pada akhirnya justru mengkhianati perjuangan UU Keswa itu sendiri?

Hmm… Selamat merenung, ya, Sahabat AI. (*ditulis oleh DT)

 

Daftar Bacaan:

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1993). Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (Cetakan Pertama). Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Jakarta. 

Konsep Gangguan Jiwa dalam PPDGJ-III. (2011, 19 Desember). Ditinjau 9 Juni 2016, dari Kesehatan Jiwa: http://jiwasehat-keswa.blogspot.co.id/2011/12/konsep-gangguan-jiwa-dalam-ppdgj-iii.html

Saraswati, P.W. (2016, 28 Februari). UU Kesehatan Jiwa dan Keadilan Membaca Sains. Ditinjau 9 Juni 2016, dari Qureta: http://www.qureta.com/post/uu-kesehatan-jiwa-dan-keadilan-membaca-sains

Presiden Republik Indonesia. (2014, 7 Agustus). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Diunduh 9 Juni 2016, dari Binfar Kemkes: http://binfar.kemkes.go.id/?wpdmact=process&did=MjAxLmhvdGxpbms=

Wijayanti, A. (2015, 6 Januari). ODMK Kini Bukan Lagi Sampah Masyarakat. Ditinjau 9 Juni 2016, dari Fisipol UGM: http://fisipol.ugm.ac.id/news/odmk-kini-bukan-lagi-sampah-masyarakat/id/

Yusuf, N.R. (2016, 15 Februari). Merenungkan Makna LGBT dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Ditinjau 9 Juni 2016, dari Rappler: http://www.rappler.com/indonesia/122514-makna-lgbt-kesehatan-jiwa

Yusuf, N.R. (2016, 28 Februari). Melirik Undang-Undang Kesehatan Jiwa saat Terjepit? Ditinjau 9 Juni 2016, dari Rappler: http://www.rappler.com/indonesia/124021-undang-undang-kesehatan-jiwa-our-brand-is-crisis