Refleksi 10 Tahun Prinsip-Prinsip Yogyakarta

img-20161123-wa0003ArdhanaryInstitute– Prinsip-Prinsip Yogyakarta adalah Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang lebih spesifik membahas mengenai panduan untuk menghapuskan stigma dan diskriminasi yang berkaitan dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender seseorang. Prinsip-prinsip ini dikembangkan oleh 29 pakar HAM Internasional dalam pertemuan tanggal 6-9 November 2006 di Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh pakar hukum internasional yang saat itu menjabat sebagai special rapporteur PBB untuk solidaritas internasional, Dr. Rudi M. Rizki, S.H., L.L.M (almarhum).

Walaupun usia Prinsip-Prinsip Yogyakarta sekarang sudah 10 tahun, namun pemerintah Indonesia masih belum mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam prinsip-prinsip HAM Indonesia yang menjamin perlindungan bagi warga negaranya, sehingga LGBT tetap belum dapat merasakan manfaat dan penikmatan HAM secara universal. Padahal dalam catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2015, tercatat ada banyak LGBT yang mengalami stigma dan diskriminasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gendernya.

Untuk itu, pada 23 November 2016, Komnas HAM mengadakan seminar bertajuk “Refleksi 10 Tahun Prinsip-Prinsip Yogyakarta” untuk membahas tantangan dan implementasi Prinsip-Prinsip Yogyakarta baik secara nasional maupun secara global. Hadir dalam kegiatan ini narasumber dari Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Kombes. Pol. Drs Martinus Sitompul, Ryan Kobari (Forum LGBTIQ Indonesia), Dr. Sonny W. Manalu, M.M (Kementerian Sosial), Agung Sedayu (Aliansi Jurnalis Independen), serta Dede Oetomo (GAYa Nusantara). Moderator diskusi dipimpin oleh Masruchah (Komisioner Komnas Perempuan.

Sehubungan dengan tingginya angka kekerasan terhadap LGBT di masyarakat, Kombes Pol. Drs. Martinus Sitompul mencoba memaparkan tentang tugas dan fungsi POLRI dalam melindungi kelompok minoritas. Menurutnya, POLRI juga bertugas untuk menegakkan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bahkan setelah kerjasama dengan Komnas HAM, sistem untuk pelayanan ke masyarakat kini sudah jauh lebih baik. Dalam menjalankan tugas, POLRI hanya mengoperasionalkan undang-undang. “Di dalam undang-undang, LGBT tidak disebutkan secara khusus. Jadi, POLRI tidak diperbolehkan mengeluarkan ujaran kebencian atau sikap-sikap yang mendiskriminasi. Semua warga negara itu sama dan harus diperlakukan semestinya tanpa membedakan orientasi,” jelas beliau.

Sedangkan terkait banyaknya pemberitaan mengenai aparatus negara yang menjadi pelaku pembubaran berbagai kegiatan LGBT, Kombes Pol. Drs. Martinus Sitompul menjelaskan bahwa POLRI memang mempunyai aturan yang dikelola dengan berbagai langkah, misalnya melalui peringatan dan langkah-langkah pencegahan. Aturan ini ada agar tidak terjadi tindak kekerasan. Oleh karenanya, beliau mengimbau agar LGBT yang hendak mengadakan kegiatan perlu memberikan surat pemberitahuan kepada kepolisian setempat agar kegiatan dapat berlangsung dengan aman.

Sedangkan, Dr. Sonny. W. Manalu, M.M., selaku Direktur Tuna Sosial dari Kementerian Sosial RI, menjelaskan bahwa meski LGBT masuk dalam katagori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, pelaksanaan program terkait hal ini masih terbatas pada kelompok waria. Rehabilitasi sosial tanpa diskriminasi kepada kelompok tersebut bertujuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi sosialnya agar dapat membaur dan mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara umum. “Tugas Kemensos bukan untuk mengubah perilaku seksualnya tetapi mengubah perilaku sosialnya,” tegas beliau. (Ino)