PERSEKUSI MENURUT HUKUM PIDANA

persekusi

ArdhanaryInstitute– Persoalan sosial sekaligus hukum yang paling hangat terjadi pada saat ini adalah “persekusi” yang dilakukan baik oleh individu ataupun kelompok kepada individu atau kelompok lainnya yang dianggap berbeda, misalnya kepada kelompok minoritas agama/keyakinan, ras/suku serta kelompok rentan berbasis gender, orientasi seksual dan lain-lain.

Walaupun persoalan ini banyak terjadi dan sering dibahas di media sosial yang mengangkat kasus-kasus persekusi serta istilah persekusi ini sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, namun, tidak semua orang memahami atau mengetahui apakah yang dimaksud dengan persekusi. Untuk itu, tulisan ini diangkat bagi pembaca yang membutuhkannya, dan masyarakat yang belum mengetahui apa itu persekusi dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jilid III dijelaskan bahwa Persekusi terdiri dari 1 (satu) suku kata yaitu persekusi (per-se-ku-si) yang artinya adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah atau ditumpas.

Jika diperhatikan pengertian persekusi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jilid III di atas dapat disimpulkan bahwa persekusi merupakan tindakan kejahatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok atau sejumlah warga lainnya yang didalamnya terjadi tindakan menyakiti, mempersusah dan menumpas seseorang, kelompok atau warga tersebut.

Persekusi merupakan sebuah tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Perlu diketahui, dalam hukum di Indonesia, pelaku yang melakukan persekusi akan dijatuhi hukuman pidana dengan dikenai bebarapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti Pasal 368 tentang pemerasan, Pasal 369 tentang pengancaman, Pasal 351 tentang Penganiayaan, Pasal 170 tentang Pengeroyokan dan lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai pasal-pasal di atas, dapat dilihat penjelasannya di bawah ini:

  1. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
  2. Pasal 369 KUHP tentang pengancaman yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
  3. Pasal 351 tentang Penganiayaan yaitu “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.
  4. Pasal 170 tentang Pengeroyokan yaitu “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pelaku atau tindakan persekusi merupakan sebuah tindak pidana yang dapat meresahkan seseorang, kelompok, warga dan lain-lainnya, yang mana tindakan tersebut harus diselesaikan secara hukum agar mendatangkan rasa nyaman bagi warga negara Indonesia.

Penyelesaian kasus Persekusi adalah wewenang dan tanggung-jawab para penegak hukum yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu polisi.

Persekusi memiliki enam unsur kejahatan, yaitu:

  1. Pelaku kejahatan secara nyata menghilangkan hak-hak dasar orang lain.
  2. Pelaku kejahatan menargetkan seseorang atau sekelompok orang atas dasar identitas yang berbeda.
  3. Orang atau kelompok yang disasar atas dasar politik, ras, kewarganegaraan, etnik, budaya, agama, gender, orientasi seksual atau atas alasan lain yang secara universal dilarang dalam hukum internasional.
  4. Yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai kejahatan persekusi, perbuatan itu dikaitkan dengan perbuatan mana pun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 (di antaranya pembunuhan, pembasmian, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, pemenjaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik yang kejam yang melanggar peraturan dasar hukum internasional, penyiksaan, penculikan/penghilangan paksa, kejahatan apartheid) atau kejahatan lain yang menjadi yurisdiksi ICC.
  5. Kejahatan itu dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang ditujukan kepada sekelompok sipil tertentu.
  6. Pelaku kejahatan (persekusi) mengetahui bahwa perbuatannya merupakan atau dengan niat menjadi bagian serangan yang meluas dan sistematis terhadap kelompok sipil tertentu.

Ada 4 proses hukum yang dapat menjerat pelaku persekusi yaitu:

  1. Apabila memasuki rumah atau kantor tanpa seijin oleh pemilik rumah atau kantor yang kemudian tidak diharapkan kehadirannya pelaku bisa dikenakan Pasal 167 ayat 1 KUHP yang ancaman hukumannya satu tahun penjara.
  2. Proses hukum kedua, pelaku persekusi yang melakukan tindakan pememaksaan dapat dijerat Pasal 335 KUHP yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara.
  3. Apabila membawa satu orang, dua orang kemudian ke suatu tempat terpisah, yang dalam hal ini yang bersangkutan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan yang terpaksa, ia (korban) tidak bisa berhubungan dengan dunia luar, maka ini bisa dikategorikan sebagai sebuah penculikan.
  4. Jika pelaku persekusi melakukan penganiayaan maka akan dijerat dengan Pasal 351 KUHP dengan hukuman 2 tahun penjara. Apabila penganiayaan itu dilakukan bersama-sama maka jeratan pasal yang dikenakan yakni Pasal 170 KHUP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun.

Dengan demikian jelas bahwa persekusi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap orang lain, yang mengakibatkan kerugian baik secara psikis, fisik, ekonomi dan mengakibatkan hilangnya martabat seseorang atau kelompok. Tindakan tersebut sangat tidak diperbolehkan oleh negara maupun di KUHP. (Ag)